Realisasi Investasi Jateng Kuartal I, Serap 97.550 Naker

Kegiatan investasi yang berkembang pesat pada kuartal pertama 2025 memberikan dampak positif bagi sektor tenaga kerja di Jawa Tengah. Hasil ini tidak hanya menunjukkan adanya kemajuan ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran.

Menurut informasi yang dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, terdapat penyerapan tenaga kerja sebanyak 97.550 individu yang merupakan hasil dari pelaksanaan investasi pada triwulan I-2025.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 23,95% jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada triwulan I tahun sebelumnya, yaitu 2024.

“Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 97.550 orang, dengan tambahan total proyek sebanyak 20.431,” ungkap Sakina Rosellasari, Kepala DPMPTSP Jateng, dalam laporan evaluasi kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Jateng 2024, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu (14/5).

Sakina menguraikan, peningkatan penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh hasil investasi yang menunjukkan performa baik pada triwulan pertama ini, dengan total mencapai Rp21,85 triliun. Angka tersebut melesat naik Rp4,29 triliun dibandingkan dengan angka di periode yang sama pada 2024 yang tercatat Rp17,56 triliun.

Dijelaskan juga bahwa capaian realisasi investasi kuartal I-2025 ini berasal dari investasi asing (PMA) yang menyumbang 64% atau senilai Rp14,08 triliun. Sementara itu, investasi domestik (PMDN) membentuk 36% dan mencapai nilai Rp7,7 triliun.

Lima sektor teratas yang mencatatkan realisasi investasi di Jawa Tengah pada triwulan I- 2025 adalah industri tekstil dengan Rp2,66 triliun. Diikuti oleh industri barang kulit dan alas kaki yang menyentuh Rp2,51 triliun, industri karet dan plastik dengan Rp2,45 triliun, industri makanan yang mencapai Rp1,97 triliun, serta sektor perumahan dan kawasan perkantoran dengan Rp1,83 triliun.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menekankan, capaian investasi ini sudah cukup baik dan harus terus ditingkatkan. Fokus utama adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara berbagai dinas.

Dia menekankan pentingnya menjalankan verifikasi dan validasi izin usaha dengan disiplin agar sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini diperlukan agar izin yang dikeluarkan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, baik di sektor pariwisata, hiburan, industri, pertambangan, dan lainnya.

Dalam konteks pariwisata, Taj Yasin mengusulkan agar proses verifikasi untuk izin restoran dan hotel juga mencakup regulasi tentang informasi makanan halal dan nonhalal. Pendekatan ini, telah diterapkan di beberapa negara yang menawarkan layanan pariwisata yang sesuai untuk pengunjung muslim.

“Jika di Indonesia bisa dijelaskan mengenai area nonhalal, maka hal ini akan memperjelas aspek pariwisata yang sesuai untuk muslim,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam sektor industri yang padat kerja, Taj Yasin menerima masukan terkait fasilitas umum (fasum) untuk tempat ibadah yang kapasitasnya masih kurang. Hal ini menyebabkan pekerja harus menunggu untuk beribadah, yang akhirnya mempengaruhi waktu mereka kembali bekerja.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih teliti ketika mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi perusahaan, termasuk memastikan ketersediaan fasum yang memadai.

sumber pemprovjateng