Bupati Agus Gondrong Dorong Partisipasi Masyarakat

Bupati Temanggung Agus Setyawan, resmi membuka Musrenbang RPJMD 2025-2029, yang merupakan langkah penting bagi pemerintahan Pemkab Temanggung selama lima tahun ke depan. Setelah menyampaikan visi dan misinya, ia mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan wilayah tersebut. 

"Ini akan menjadi pedoman untuk lima tahun mendatang, harus ada transparansi kepada publik mengenai tindakan kita, sekaligus tidak menutup kemungkinan bagi partisipasi masyarakat. Jadi, dalam prosesnya, kita akan beradaptasi dengan kondisi yang ada dan tetap menunggu serta menerima partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk. Hal yang paling utama adalah ide-ide atau saran-saran yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat luas," ungkapnya pada Rabu (30/4). 

Agus mengemukakan hal itu dalam Musrenbang RPJMD yang diadakan di Graha Bhumi Phala. Juga hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Yunianto yang menyampaikan pandangan DPRD, dengan menekankan perlunya kesinambungan antara Pemkab Temanggung dan dewan untuk membangun Kabupaten Temanggung secara bersama-sama. 

Dalam kesempatan ini, bupati yang biasa dipanggil Agus Gondrong juga menjelaskan mengenai proyek-proyek besar terkait infrastruktur. Salah satu proyek tersebut adalah pembangunan RSUD Temanggung yang kini berada pada tahap lelang manajemen konstruksi, dengan rencana pembangunan dilakukan pada 2026-2027 menggunakan sistem multiyear selama dua tahun. 

"Semoga proyek ini akan berjalan dengan baik sampai selesai, karena ini merupakan mega proyek tertinggi di Temanggung yang mencapai sekitar Rp150 miliar, yang bertujuan untuk mendukung masyarakat di bidang kesehatan. Sistem multiyear diterapkan karena kondisi fiskal yang terbatas, sehingga kita bagi ke dalam prioritas yang penting," tuturnya. 

Agus juga menyampaikan rencananya untuk mendesain ulang kawasan Pendopo Pengayoman terlebih dahulu, dengan fokus pada fasilitas untuk masyarakat, sedangkan penataan alun-alun dapat dilakukan di tahap berikutnya karena keberadaannya masih dapat ditoleransi. Penataan ini berkaitan dengan aspek kemanusiaan, seperti penataan PKL yang perlu dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Penataan PKL bertujuan untuk menghindari penataan yang acak di jalan. 

"Untuk pendopo, studi terlihat di tahun ini, DED-nya tahun perubahan, dan infrastruktur akan dimulai di 2026. Semoga anggaran dari pusat tidak ada regulasi yang menyulitkan kondisi fiskal kita. Penataan PKL sementara akan ditempatkan di Jalan KS Tubun terlebih dahulu, sehingga tercipta solusi yang saling menguntungkan, meskipun penataan PKL belum dilakukan secara masif. Pertimbangannya adalah karena belum bisa menyediakan tempat.

Jika langsung diusir tanpa memfasilitasi tempat, maka mereka yang menjadi korban, benar-benar mengganggu lalu lintas dan berbagai hal lainnya, tetapi sekali lagi, kita harus memikirkan manusia," tegasnya.

Sumber: Pemprov Jawa Tengah