Ganjar Minta Mendikbud Evaluasi Total PPDB
Guru memeriksa berkas murid baru saat daftar ulang PPDB di SMPN 1 Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jabar, 10 Juli 2018). (Foto: Antara Foto/Heru Salim)
SEMARANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diharapkan, tak terburu-buru dalam menentukan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pun dianjurkan menggandeng pemerintah daerah (pemda).
"Saya kira, ada baiknya dimantabkan dulu. Dihitung dengan baik. Sehingga, keputusan yang akan diambil tidak menimbulkan masalah. Seperti tahun lalu," ucap Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, di Kota Semarang.
Baca juga:
Ombudsman Jateng: Masyarakat Tak Puas dengan PPDB
Sistem Zonasi PPDB Disebut Pembodohan
PPDB, Anak Berkebutuhan Khusus di DIY Alami Kendala
Menurutnya, Jateng siap menjadi sampel. Lantaran banyak pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran. "Sehingga, apa pun yang akan diputuskan, tidak akan merepotkan," kata dia.
Dirinya mengklaim, perlu evaluasi total. Jika ingin pelaksanaan PPDB berjalan baik. Kemendikbud pun mesti memastikan kesemrawutan sebelumnya tak terulang.
"Jangan sampai seperti tahun lalu. Saya harus telepon Pak Menteri, staf ahli, dan dirjen. Karena crowded-nya permasalahan yang terjadi di lapangan," tutur Ganjar, mengutip laman Pemprov Jateng.
Mendikbud, Nadiem Makarim, berencana mengubah kuota zonasi PPDB. Nantinya menjadi 50 persen jalur zonasi, 30 persen jalur prestasi, 15 persen jalur afirmasi, dan lima persen jalur perpindahan orang tua.