Program Sekolah Rakyat Capai 100 Unit

Program Sekolah Rakyat, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berasrama, mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Berkat percepatan kerja para menteri di Kabinet Merah Putih, sudah 100 Sekolah Rakyat berhasil didirikan.

Dalam acara Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/8/2025), Presiden Prabowo memuji kerja keras para pembantunya. Ia menekankan, program ini bertujuan agar anggaran negara dapat dirasakan langsung oleh rakyat, serta mengatasi masalah kebocoran yang selama ini terjadi.

"Kalau sudah menguasai kekayaan kita, pastinya kita perlu tenaga anak-anak muda yang bisa mengelola kekayaan itu. Jangan sampai kita sudah menguasai, tetapi kita enggak mengerti bagaimana menjalankan itu. Karena itu, pendidikan sangat sangat penting. Kita harus menjaga anggaran ini tidak boleh bocor. Kalau bisa Rp100, Rp100 sampai ke rakyat. Ini sangat penting," kata Prabowo. 

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Menkomdigi) Meutya Hafid. Turut hadir juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pada kesempatan itu, Prabowo menceritakan kalau gagasan Sekolah Rakyat mencuat pada Februari. Saat itu, para menteri menyanggupi Sekolah Rakyat dapat direalisasikan pada Juli 2025. Padahal, ia berhitung realisasi sekolah baru dapat dibuka pada Juli 2026.

Menurut Prabowo, jajaran menteri kabinet Merah Putih telah bekerja di luar perkiraannya. Ia menilai para menteri telah bekerja dengan baik, bekerja keras, dan bekerja cerdas.

"Hasilnya 100 sekolah. Sebentar lagi 165. Kita harapkan tahun depan 200 sekolah," kata Prabowo. 

Proses pematangan konsep Sekolah Rakyat ini melibatkan serangkaian rapat terbatas di Istana Negara. Beberapa menteri yang sering hadir antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mendagri Tito Karnavian, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, MenPAN-RB Rini Widiyantini, dan Kepala BPS Amalia Adininggar.

Dalam program ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memegang peran penting sebagai koordinator dan penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri bertugas memastikan pemerintah daerah (pemda) memberikan dukungan optimal, mulai dari penyediaan infrastruktur, lahan, perizinan, hingga sumber daya manusia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga ikut serta, saat Prabowo memanggil sejumlah menteri ke Istana pada 29 Juli 2025. Pada kesempatan itu, para menteri melaporkan perkembangan penambahan sekolah rakyat yang tergolong eksponensial. 

Saat itu para menteri mengatakan, 100 Sekolah Rakyat sudah siap beroperasi pada Juli 2025. Kemudian, pada September 2025 akan menjadi 165 sekolah.

"Kerena itu saya mengucapkan terima kasih kepada tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan, dan mengoperasikan sekolah rakyat sampai hari ini 100 sekolah. Terus terang saja, ini di luar harapan saya," kata Prabowo.