4 Kementerian Jadi Kunci Sukseskan MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim lintas kementerian ini dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan memastikan efektivitas program MBG di seluruh Indonesia.

Tim tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan beranggotakan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Presiden juga menunjuk Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, sebagai Ketua Pelaksana Harian.

Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai, tim koordinasi ini memikul tanggung jawab besar untuk memperbaiki manajemen dan komunikasi pelaksanaan MBG.

“Program ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi bagaimana manajemennya tertata, komunikasinya lancar, dan pelaksanaannya merata sampai ke pelosok,” kata Cecep (30/10).

Menurut Cecep, terdapat empat kementerian kunci yang menentukan kesuksesan MBG: Pertama, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memastikan pengelolaan dan pencairan anggaran. Kedua, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menjamin kualitas gizi dan higienitas makanan. 

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengoordinasikan peran pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG berjalan serentak dan sesuai karakter wilayah. Keempat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) — memastikan keberlanjutan pelaksanaan MBG di sekolah.

“Empat kementerian ini perlu pembagian kerja yang jelas agar tidak terjadi ego sektoral. Siapa mengerjakan apa, dan bagaimana mekanisme koordinasinya,” tegas Cecep.

Cecep menilai, peran Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian menjadi ujung tombak keberhasilan MBG di daerah. Program ini sangat bergantung pada dukungan dan kesiapan pemerintah daerah dalam pendistribusian makanan bergizi, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kemendagri harus memastikan konsolidasi Pemda berjalan efektif. Jangan semua diseragamkan. Daerah kepulauan punya tantangan berbeda dengan daerah daratan,” ujar Cecep.

Ia menambahkan, Mendagri perlu mendorong pemerintah daerah menyesuaikan model pelaksanaan MBG dengan kondisi lokal, mulai dari pasokan bahan pangan, infrastruktur distribusi, hingga keterlibatan koperasi sekolah dan UMKM lokal.

“Program MBG bisa berhasil jika rantai pasok di daerah terjamin dan tidak dipaksakan mengikuti pola kota besar,” tambahnya.

Selain peran Kemendagri dalam koordinasi daerah, Cecep menilai pengawasan dari Kemenkes dan tata kelola sekolah dari Mendikdasmen juga sangat krusial. Kemenkes harus rutin memantau Standar Pangan Program Gizi (SPPG) agar makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi.

Sementara Mendikdasmen perlu memastikan keterlibatan aktif sekolah, termasuk pengelolaan oleh koperasi sekolah atau kantin sekolah agar program lebih partisipatif dan berkelanjutan.

“Kalau manajemen rapi, anggaran transparan, dan komunikasi publik berjalan baik, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Di situlah titik keseimbangan atau equilibrium MBG akan terbentuk,” tutup Cecep.