Terkait Wadas, Ganjar Tegaskan Jangan Ada Pejabat yang “Bermain”

Terkait Wadas, Ganjar Tegaskan Jangan Ada Pejabat yang “Bermain” Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat rapat terkait proyek pembangunan Bendungan Bener. Foto: Humas Jateng

Semarang, Pos Jateng - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pejabat tidak “bermain” terkait proyek Bendungan Bener Wadas, Purworejo. Dia tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi, terutama bisnis.

Hal tersebut Ganjar sampaikan saat rapat terkait proyek pembangunan Bendungan Bener bersama Kepala Kanwil BPN Jateng, Kepala BBWS Serayu Opak dan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jateng, Senin (14/2).

“Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan. Apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main, ini bicara Merah Putih dan kita kontribusikan untuk masyarakat. Saya serius soal ini,” tegas Ganjar.

Ganjar juga mengevaluasi pembangunan Bendungan Bener seusai memperoleh masukan dari masyarakat Wadas. Evaluasi itu, lanjut Ganjar, difokuskan pada tiga hal, yakni evaluasi teknis terkait proyek pembangunan Bendungan Bener, evaluasi terkait cara pendekatan dan evaluasi pembukaan ruang dialog.

“Saya sendiri sudah membuktikan, kemarin ke sana (Wadas) sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan, kecuali ada ancaman,” bebernya.

Ganjar menegaskan, sejak awal sudah ada kesepakatan tidak boleh ada kekerasan. Sehingga, kalau terjadi kekerasan kepolisian perlu melakukan evaluasi.

“Kami serahkan ke Kapolda, mangga dievaluasi. Karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi mangga Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik,” katanya.

Ganjar juga meminta BPN dan BBWS lebih proaktif dalam penyelesaian problem proyek itu. Sejumlah hal teknis, seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang.

“Yang sudah setuju segera dibayarkan, yang belum setuju kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pascaditambang, aspek lingkungan seperti apa, dan lain sebagainya, agar semua memahami,” ucapnya.