Permudah akses bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan program kemitraan pendidikan dengan SMA dan SMK swasta pada Tahun Ajaran 2025-2026, dalam rangka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak lulusan SMP atau setara yang memiliki kondisi tertentu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah menjelaskan, kondisi tertentu yang dimaksud mencakup mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, atau anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Melalui program kemitraan ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah swasta tanpa biaya, yang ditanggung oleh APBD Provinsi Jateng.

“Biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut akan sepenuhnya gratis. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang setara dengan siswa lainnya di institusi pendidikan yang sama. Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan, sebab sudah ditanggung oleh anggaran daerah,” jelasnya setelah memaparkan informasi mengenai SPMB 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di kantor gubernur pada Selasa (6/5).

Direncanakan, sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta dari 35 kabupaten/kota akan terlibat dalam program kemitraan ini. Pemprov Jateng menargetkan, agar 5.000 siswa dengan kondisi khusus dapat memanfaatkan skema tersebut.

Lebih lanjut, Uswatun menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan swasta yang ingin berpartisipasi dalam program kemitraan. Di antaranya, minimal harus memiliki akreditasi B, fasilitas pembelajaran yang memadai, rasio guru yang cukup, serta tidak dapat melaksanakan SPMB secara independen untuk kuota yang disediakan dalam program kemitraan ini.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, memberikan tanggapan positif terhadap program kemitraan yang dikembangkan oleh Disdikbud. Dia mencatat adanya wilayah yang sekolah-sekolahnya sulit dijangkau oleh siswa.

“Di Magelang, meski ada cukup banyak sekolah, aksesnya tetap menjadi masalah. Banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang terkendala. Jadi, ada wilayah yang memiliki kuota sekolah, namun tidak mampu menjangkau anak-anak di daerah pedesaan untuk mendapatkan pendidikan,” ungkapnya.

Sumber: pemprovjateng