405 Hektare Sawah Terdampak Tol Solo-Jogja

405 Hektare Sawah Terdampak Tol Solo-Jogja Alat berat tengah menguruk areal persawahan untuk diubah menjadi kawasan perumahan di Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten, 30 Juli 2018. (Foto: Antara Foto/Asep Fathulrahman)

SEMARANG - PT Adhi Karya membutuhkan lahan seluas 608,9 hektare. Untuk membangun proyek tol Solo-Jogja. Sepanjang 40,49 kilometer.

Sawah. Luas lahan terbesar yang terdampak proyek ini. Mencapai 73,91 persen. Sekitar 405,03 hektare.

Berikutnya permukiman (17,54 persen) dan kebun atau tegalan (1,55 persen). Lain-lain mencapai 7,09 persen. Seperti tanah wakaf dan milik TNI.

"Kita sudah sosialisasi ke daerah. Beberapa kali," ujar perwakilan PT Adhi Karya, Pristi Wahyono, di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Baca juga:
Klaten Tolak Lokasi Ruas Tol Solo-Jogja
Klaten Ingin Kelola 'Rest Area' di Tol Solo-Yogyakarta
Sultan Sangsikan Tol Solo-Yogyakarta

Dia mengklaim, pihaknya melakukan evaluasi sejak awal. Termasuk kajian analisis dampak lingkungan (amdal).

Proyek strategis nasional (PSN) ini bakal dimulai di Jateng. Ruas Kartasura, Sukoharjo-Prambanan, Klaten (seksi I). Sepanjang 35,18 kilometer.

Rencananya, mengutip laman resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, ada empat pintu tol di sana. Kartasura, Karanganom/Delanggu, Klaten, dan Prambanan-Manisrenggo. Rencananya dilelang akhir Juli 2019.

Sebanyak 61 desa di 14 kecamatan pada tiga kabupaten di Jateng akan dilalui tol Solo-Jogja. Kabupaten Karanganyar, Boyolali, dan Klaten.

Sekretaris Daerah Jateng, Sri Puryono, pun mendorong daerah terdampak mengecek tata ruangnya. "Kala tata ruangnya belum oke, tentu jadi persoalan," ucap dia.

"Sekarang di provinsi sedang melakukan revisi. Jadi, kesempatan juga bagi kabupaten. Untuk melakukan revisi," tambahnya membujuk.

Cari lahan pengganti. Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terdampak proyek tersebut.

Gayung bersambut. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Peni Rahayu, menerangkan ihwal LP2B. Adhi Karya mesti mencari lokasi pengganti. Lantaran terkait dengan alokasi distribusi pupuk bersubsidi.

"Kalau sampai berkurang, terus terang, nanti petani tidak dapat pupuk. Teriak. Kemarin kami sudah menerima peta baru. Di Boyolali, ada kecamatan yang pupuk bersubsidinya nol. Maka, jangan sampai LP2B berkurang," urainya.