Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, sejak awal masa kabinet Prabowo–Gibran, dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memastikan inflasi di daerah tetap terkendali.
Hingga akhir September 2025, total belanja gabungan provinsi, kabupaten, dan kota baru mencapai Rp770,13 triliun atau 56,07 persen.
Saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia, termasuk 35 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Seluruh pemda diminta untuk aktif mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah dengan membebaskan BPHTB dan PBG bagi MBR.
Seluruh program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun terakhir berfokus pada upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan.
Tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (year-on-year).
Dengan koordinasi pusat-daerah yang baik, Pemda tidak hanya mampu mengelola fiskal secara efisien, tetapi juga membangun ekonomi lokal yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan.
Duet Tito–Purbaya menjadi fondasi penting strategi pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah kebijakan pengalihan TKD.
Kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Inspektorat jangan hanya turun setelah ada masalah. Sejak perencanaan, mereka harus menilai apakah program itu efisien, boros, atau tidak perlu.
Lihat lagi