Perlu dukungan PPKM Jawa-Bali untuk tekan Covid-19

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, 11-25 Januari, dinilai tepat. Namun, perlu dukungan masyarakat dan dunia usaha agar kebijakan tersebut sukses menekan kasus Covid-19.

Pakar kesehatan masyarakat, Hermawan Saputra, menyatakan, pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 sebenarnya cukup baik karena pandemi sudah berlangsung sekitar 11 bulan. Yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan dalam mencegah penyebaran SARS-CoV-2.

"Bahwa kasus positif ini memang akan terus meningkat karena tidak setiap warga masyarakat ini memiliki kedisiplinan," katanya kepada wartawan, Senin (18/1).

Dirinya pun mengkritisi kebijakan PPKM yang tidak berlaku di seluruh Indonesia. "Ini hal yang sifatnya parsial yang sejak awal kami melihat sulit untuk bisa mengendalikan kasus secara menyeluruh," tuturnya.

Menurutnya, dukungan terhadap PPKM Jawa-Bali sama pentingnya untuk pemerintah berkomitmen mengendalikan Covid-19. Apalagi, perlu kebijakan skala nasional untuk memutus mata rantai penularan.

"Di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, Covid-19 sudah semua ada di berbagai daerah. Rasa-rasanya memang kedisiplinan itu penting, tetapi kalau selama moda transportasi terbuka, aktivitas publik terbuka, kegiatan sosio kultur terbuka, sosio keagamaan terbuka, sosio pariwisata terbuka, selama itu memang akan terus naik kasus," imbuhnya.

Karena itu, kedisiplinan masyarakat diperlukan untuk mengendalikan kasus Covid-19. Jika publik tidak disiplin, penularan takkan selesai dan kasus mustahil melandai.

"Kita belum sampai puncak kasus saat ini. Nah, mudah-mudahan antara masyarakat pemerintah kita dan semua stakeholder kompak dalam penanggulangan dan pengendalian Covid-19," tandas Hermawan.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sebelumnya mengungkapkan, kebijakan PPKM pada prinsipnya diberlakukan sebagai upaya menjamin keselamatan masyarakat di tengah peningkatan kasus Covid-19 yang masih tinggi.

Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat agar PPKM terlaksana baik. Koordinasi pusat dan daerah yang konsisten juga bisa menjadi kunci keberhasilan. 

"Dibutuhkan disiplin dan sikap tegas dari pemerintah daerah untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan di daerahnya masing-masing," ujarnya.