Ngotot mudik, kasus Covid-19 akan meroket

Pemerintah telah melarang mudik lebaran tahun ini. Jika masyarakat tetap ngotot mudik, maka risikonya adalah kasus positif Covid-19 akan melonjak.

"Saat ini, vaksinasi massal belum dilakukan sehingga bila banyak mobilisasi risiko akan terjadi kenaikan kasus lagi. Protokol kesehatan harus gencar, terus dilakukan," ujar ahli penyakit tropik dan infeksi, Erni Juwita Nelwan, Rabu (14/4).

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa pemerintah lakukan untuk mencegah masyarakat mudik. "Edukasi risiko dan manfaat, lakukan tindakan yang simpatik dalam melarang, dan ada aturan yang tegas buat semua."

Erni berpendapat, mencegah masyarakat mudik tidak bisa hanya dilakukan pusat. Pemerintah daerah (pemda) pun harus berperan. Koordinasi antardaerah bisa menjadi salah satu cara.

"Lakukan sistem isolasi sebelum keluar masuk suatu daerah, bahkan yang ekstrem swab buat semua pendatang yang biayanya bisa sharing," ucap dia.

Selain itu, tempat wisata tak diperkenankan beroperasi selama larangan pulang kampung. "Kalau tidak boleh mudik, tidak boleh juga wisata, ya," jelasnya.

Epidemiolog Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman, menambahkan, Indonesia akan menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19 jika mudik tak bisa dikendalikan. 

"Itu suatu hal yang tidak bisa dibantah. Itu satu hukum biologi. Bahwa kasusnya terlihat atau tidak, itu lain soal," katanya.

Dirinya mengingatkan, tak terlihat bukan berarti tidak ada kasus. "Ini yang harus dipahami, apalagi sekarang ada strain baru begitu cepat menular."

Menurut Dicky, pemerintah bisa memperkuat regulasi untuk mencegah masyarakat mudik Lebaran. Misalnya, perkantoran, ASN, dan BUMN/BUMD diimbau tidak mudik, kecuali lebih banyak sifatnya staycation aja," usulnya.

Selain itu, pemerintah bisa membangun narasi kehadiran fisik akan membahayakan. Namun, bisa mengirimkan makanan atau hadiah kepada keluarga di kampung halaman tanpa mudik. 

"Gunakan juga keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama selain pemerintah sendiri, pejabat publiknya, memberikan contoh langsung nyata, bahwa dia tidak pulang kampung karena mencegah sama sekali sulit. Yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran dan meminimalisir risiko," paparnya.

Pemda pun diharapkan berperan mencegah masyarakat mudik dengan mengimbau warganya yang merantau. Dicky juga sepakat tempat wisata tetap tutup selama larangan mudik.

Untuk mengoptimalkannya, dirinya menyarankan adanya hukuman bagi pelanggar. "Sistem sanksi bagi pengelola dan denda misalnya bagi pengunjung bisa diterapkan untuk menjamin itu," tutupnya.