Semarang - Saluran aduan masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), kepada pemerintah sudah banyak dan variatif, seiring penerapan kota pintar (smart city). Namun, banyak di antaranya merupakan aduan palsu.

Dari rata-rata 600 aduan melalui call center 112, kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, cuma 30 persen yang valid dan bisa ditindaklanjuti. Jumlah tersebut, belum termasuk aduan palsu melalui media sosial (medsos) dan sistem Lapor Hendi.

Misalnya, kemarin ada laporan di sebuah wilayah, kalau aliran air PDAM di sana mati. Tapi, setelah dicek, ternyata aliran airnya lancar dan nama yang disebutkan pelapor ternyata tidak terdata sebagai warga di situ, ujarnya saat focus group discussion (FGD) Goesmart 2018 di Situation Room Pemerintah Kota Semarang, Selasa (9/10).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pun geram dengan banyaknya aduan fiktif itu. Sebab, cukup menyita waktu dan tenaga, mengingat seluruh laporan diverifikasi sekalipun tak lengkap.

Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan meningkatkan sistem dan aplikasi pelaporan serta mengedukasi masyarakat. Tujuannya, meminimalisasi aduan palsu.