Sleman - Front Perjuangan Rakyat (FPR) menganggap, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta bukan kampus yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Uang kuliah tunggal (UKT) Kampus Biru selalu naik saban tahun, alasannya.

UGM, imbuh Koordinator Aksi FPR, Angga (28), juga melegitimasi kebijakan rezim Jokowi-JK yang antirakyat. Belum lagi sejumlah kasus yang terjadi di sana. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi, Agni, misalnya.

Melalui aksi ini, kami ingin menyampaikan, bahwa problem yang ada di UGM bukan hanya problem mahasiswa atau pekerja UGM semata, tetapi problem masyarakat luas, ujarnya sela peringatan Hari Buruh di Bundaran UGM, Kabupaten Sleman, Rabu (1/5).

Dicontohkannya dengan keterlibatan akademisi UGM dalam analisis dampak lingkungan (amdal) New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo dan PT Semen Indonesia di Rembang. Juga cawe-cawe pada proyek Teluk Benoa dan reklamasi pulau palsu di Jakarta.

Hal tersebut, menurut Angga, tak sesuai dengan reputasi UGM. Pimpinan kampus pun tak cakap dalam menjaga nama baik kampus.