Tantangan kurikulum merdeka bagi para guru

Tantangan kurikulum merdeka bagi para guru Muntamah, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Foto istimewa

Pembelajaran melalui Kurikulum Merdeka, yang telah menjadi perubahan utama dalam sistem pendidikan pemerintah pusat, menghadirkan tantangan baru bagi para guru di daerah. Para pendidik harus mengatasi hambatan ini karena mereka perlu memahami dan menyesuaikan diri dengan pola pendidikan yang baru ini.

Sebelumnya, Kurikulum Merdeka menghadapi kurangnya minat dari sebagian besar guru. Kebanyakan dari mereka lebih memilih menggunakan kurikulum lama yang telah diterapkan sejak 2013.

Namun, Muntamah, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, mengingatkan, agar perubahan tidak terjadi secara mendadak, tanpa mempertimbangkan metode yang paling efektif untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa.

Muntamah menekankan, transisi ke Kurikulum Merdeka memerlukan waktu dan usaha. Para guru harus menjalani proses adaptasi yang tidak mudah, terutama dalam mengubah metode pembelajaran untuk mencapai efektivitas yang maksimal.

"Kami tidak ingin situasi di mana kurikulum berubah sebelum sebelumnya selesai diterapkan, memaksa para guru untuk mengulang dari awal," ungkapnya dalam pernyataan kepada media pada Jumat (25/8).

Politikus dari PKB ini menyoroti kewajiban para guru untuk menemukan metode yang paling cocok dengan murid dalam konteks Kurikulum Merdeka. Ia mengakui bahwa perubahan semacam ini akan memberikan beban tambahan kepada murid dan pendidik itu sendiri.

Saat ini, Kurikulum Merdeka masih dalam tahap eksplorasi dan evaluasi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul. Muntamah menekankan pentingnya mempertahankan konsistensi dalam kurikulum ini. "Kita harus menyelesaikan eksplorasi Kurikulum Merdeka ini terlebih dahulu sebelum memutuskan adanya perubahan lebih lanjut," tandasnya.

Dengan demikian, sementara Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan potensi dan kendala yang mungkin muncul. Tantangan ini harus diatasi sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai perubahan dalam bidang pendidikan.