KUDUS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah (Jateng), membutuhkan sekitar Rp500 juta. Untuk memverifikasi data warga miskin.

Itu tidak hanya untuk kegiatan pemeliharaan di tingkat-tingkat desa. Melainkan ada yang digunakan untuk pengadaan alat komputer yang sesuai spesifikasi, ujar Kepala DSP3AP2KB Kudus, Lutful Hakim, Senin (26/8).

Dia menerangkan, pemerintah pusat menyediakan program sistem informasi kesejahteraan sosial. Siap digunakan untuk memverifikasi data kaum papa.

Nantinya, di masing-masing desa juga akan disediakan satu administrator. Yang bertugas melakukan pemutakhiran data warga miskin, tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 11.044 peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Lantaran takada dalam basis data terpadu (BDT).