Untuk pertama kalinya di Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa

Pertama kali di Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan sekolah swasta untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Inisiatif kerja sama ini dimulai pada Tahun Ajaran 2025/2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhi menyatakan, kerja sama ini akan meningkatkan kuota penerimaan siswa baru hingga lebih dari 5.000 orang. Ini berarti, langkah ini memberikan peluang pendidikan bagi generasi mendatang.

"Kami, dalam SPMB, akan menjalin kerja sama dengan sekolah swasta untuk menerima sekitar 5.004 (siswa). Ini sangat memadai untuk anak-anak masa depan," katanya setelah peresmian SMAN Keberbakatan Olahraga di Semarang pada Senin (19/5).

Ia menerangkan, penambahan kuota ini membuat proses seleksi sekolah menjadi lebih adil dan transparan. Praktik favoritisme atau 'titip' untuk masuk ke sekolah tertentu tidak akan ada.

"Pada dasarnya, orang tua tidak perlu khawatir untuk menitipkan anak. Semua proses seleksi dilakukan secara langsung, dengan sistem afirmasi, zonasi, prestasi, dan mutasi," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah Sadimin menjelaskan, kerja sama antara pemerintah dan swasta ini adalah yang pertama di Indonesia dalam konteks pendidikan tingkat SMA dan yang setara.

Ini merupakan usaha untuk meningkatkan kuota penerimaan siswa baru. Saat ini, Provinsi Jawa Tengah memiliki 364 SMA dan 239 SMK, serta membuka total kuota untuk 225.230 siswa baru pada Tahun Ajaran 2025/2026.

"Kerja sama ini, melibatkan 139 sekolah swasta, yang terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, sekolah swasta yang terlibat akan menerima siswa baru dari kalangan yang kurang mampu, agar mereka tetap bisa bersekolah. Anggaran untuk program ini sudah disediakan, baik dari APBD maupun APBN.

"Sehingga, siswa yang diterima di sekolah swasta melalui kerja sama ini, akan memiliki hak yang setara dengan siswa di sekolah negeri lainnya. Contohnya, bebas biaya SPP, serta dukungan dana BOS sebesar Rp1,6 juta per tahun dari APBD dan lain-lain," tuturnya.

Secara teknis, pendaftaran untuk calon siswa dalam program kerja sama ini juga dilakukan secara online, serupa dengan proses pendaftaran untuk siswa reguler.

"Oleh karena itu, pendaftaran dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk siswa reguler, yaitu melalui aplikasi online. Prosesnya berjalan sama seperti untuk calon siswa reguler lainnya. Hanya saja, jika diterima, mereka akan berada di sekolah swasta mitra. Namun, hak-hak mereka sama dengan siswa reguler di sekolah negeri," tegasnya.

sumber pemprovjateng