Kembangkan Transportasi Umum di Kedungsepur, Pemprov Jateng Gandeng Bappenas

Kembangkan Transportasi Umum di Kedungsepur, Pemprov Jateng Gandeng Bappenas Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat rapat dengan Direktur Fasilitas KIAT, Steven Chaytor. Foto: jatengprov.go.id

Semarang, Pos Jateng - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) serius mewujudkan transportasi umum terjangkau yang bisa melancarkan aktivitas perekonomian wilayah Kedungsepur (Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah setempat menggandeng Bappenas dan KIAT (Kemitraan Indonesia Australia) merancang sistem transportasi yang bisa menyambungkan jalur utama dengan pedesaan di wilayah Kedungsepur. Sehingga, aktivitas warga di area terpencil akan lebih lancar dan cepat.

“Seringkali kan orang memakai jalur utama saja, naik bus selesai. Sampai ke sananya (rumah atau tujuan) naik apa? Maka ini sebenarnya yang perlu disampaikan dengan kabupaten/kota sampai ke desa. Angkutan desa itu penting untuk menjemput,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat rapat dengan Direktur Fasilitas KIAT, Steven Chaytor dan pejabat Bappenas, Kamis (4/8).

Ganjar lantas memberikan gambaran, bagaimana mobilitas seseorang yang datang ke Jateng menggunakan pesawat, kereta api, atau kapal laut. Setelah orang yang datang itu turun dari pesawat, misalnya, masih memerlukan angkutan umum untuk sampai ke rumah atau tujuan akhirnya.

“Kalau diurutkan, orang dari luar Jawa Tengah masuk naik pesawat, dari pesawat sampai menuju ke rumahnya, ada enggak yang langsung kecuali taksi. Kalau transportasi umum, bus umpama, busnya sampai mana titiknya, kalau belum sampai rumah, sampai rumahnya naik apa? Kalau ada transportasi publik yang bisa berhenti dekat dari rumahnya, sebenarnya sistem itu cukup sempurna,” katanya.

Kasubdit Transportasi Darat dan Jalan Bappenas Dail Umamil Asri mengatakan, Urban Mobility Plan atau Perencanaan Mobilitas Perkotaan merupakan tahapan awal yang penting untuk pengembangan transportasi umum perkotaan. Bappenas bersama KIAT hanya bertindak sebagai fasilitator yang memberikan masukan dan rekomendasi sedangkan penyusunan perencanaan dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Studi urban mobility ini diharapkan tidak lama lagi selesai. Diharapkan nanti jadi produk Jawa Tengah untuk dikembangkan menjadi kerangka regulasi dan acuan bagi semua daerah metropolitan di Jawa Tengah untuk pengembangan angkutan umum massal perkotaan,” pungkasnya.