Mendagri Tito ingin memastikan layanan MPP Sewaka Dharma berjalan efektif dalam menyederhanakan akses masyarakat, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Mendagri Tito ingin memastikan layanan MPP Sewaka Dharma berjalan efektif dalam menyederhanakan akses masyarakat, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Keberadaan MPP menjadi langkah strategis dalam memangkas birokrasi yang berbelit dan mempercepat pelayanan publik yang transparan serta berpihak kepada masyarakat kecil.
Saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia, termasuk 35 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kelima proyek perubahan yang diluncurkan ini mencakup beragam isu strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penanggulangan bencana, hingga pembangunan infrastruktur desa.
Pemkot Pekalongan menargetkan pembangunan MPP segera selesai dan bisa dilakukan soft launching pada akhir 2023.
Pemkot Pekalongan akan segera membuka MPP pada akhir Desember mendatang sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan ke masyarakat.
Pemprov Jateng memeratakan reformasi birokrasi di Jateng dengan menambah 7 Mal Pelayanan Publik (MPP).
MPP Pemalang memungkinkan seluruh jenis pelayanan publik dipusatkan ke dalam satu tempat dan tersistem.
MPP berlokasi di sebelah Gedung Wanita di Jl Mayor Kusmanto, Sungkur, Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah.
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klaten akan mulai beroperasi pada Desember 2022 dengan 140 jenis layanan dari 25 instansi publik.