Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meresmikan 200 unit hunian sementara (Huntara) yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Danantara di Simarpinggan, Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).

Peresmian Huntara di Simarpinggan ini dilakukan bersamaan secara virtual dengan peresmian di delapan kabupaten yang terdampak bencana di Sumatera. Di Tapanuli Selatan tercatat 250 unit. Kemudian, Tapanuli Tengah sebanyak 112 unit, dan Tapanuli Utara 40 unit. Selanjutnya Aceh Tamiang 58 unit, Aceh Timur 308 unit, Aceh Utara 84 unit, Pidie Jaya 410 unit, serta Tanah Datar 38 unit. Dengan demikian, total unit yang diresmikan secara serempak sebanyak 1.300 unit.

Tito mengatakan pembangunan Huntara di Simarpinggan, Tapanuli Selatan, merupakan upaya strategis pemerintah dalam mempercepat pemindahan pengungsi bencana ke hunian yang lebih layak sembari menanti penyelesaian pembangunan hunian tetap (Huntap). Ia menegaskan pemerintah pada dasarnya tidak ingin pengungsi tinggal terlalu lama di tenda pengungsian.

Oleh karena itu, Tito mengatakan pembangunan Huntara terus dikebut di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Ia mengatakan mulai dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, bergantian meresmikan Huntara di tiga wilayah terdampak bencana Sumatera.

“Ini kesekian kali yang kita lakukan untuk menunjukkan kehadiran negara,” kata Tito kepada wartawan di Simarpinggan, Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).

Didampingi Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Tito menyusuri area Huntara untuk meninjau kelayakan serta kelengkapan sarana dan prasarana bagi para pengungsi. Tito juga menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah pengungsi yang sebagian besar berasal dari Tandihat, Angkola Selatan. Beberapa dari mereka mengaku fasilitas yang ada di Huntara sudah memadai.

Berdasarkan data dari Danantara, kompleks Huntara di Simarpinggan terdiri dari 200 unit kamar yang dilengkapi 40 toilet, empat unit dapur umum, serta empat mushala. Selain itu, Huntara di Simarpinggan juga dilengkapi dengan lapangan futsal dan playground atau tempat kelompok bermain anak untuk mendukung stimulasi tumbuh kembang anak usia dua sampai empat tahun.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyerahkan bantuan logistik dan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban bencana di Tapanuli Selatan yang rumahnya rusak, namun tidak tinggal di Huntara dan memilih menyewa tempat tinggal atau tinggal bersama sanak saudara. Dana DTH yang diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan dan dicairkan satu kali untuk tiga bulan, dengan total Rp1,8 juta.

Tito menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Skema bantuan tersebut meliputi bantuan stimulan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, bantuan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan bantuan hunian tetap untuk rumah rusak berat atau hilang.

Selain bantuan Huntara, Tito menyampaikan Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp15.000 per orang per hari. Tito juga menyampaikan pemerintah memiliki skema bantuan yang dirancang untuk memulihkan taraf ekonomi masyarakat yang sawah atau kebunnya terdampak bencana, salah satunya melalui skema bantuan stimulan sebesar Rp5 juta untuk diberikan kepada masyarakat yang sawahnya rusak sembari menunggu program revitalisasi sawah.

Namun, Tito menekankan keberhasilan penyaluran bantuan sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan validasi data dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Tito menekankan agar seluruh pemda mempercepat pengiriman data penerima bantuan rumah dan bantuan lainnya secara bertahap. Ia menegaskan akan bertindak tegas dengan mengabaikan pemda yang lamban mengirim data penerima manfaat bantuan rumah. Sebagai konsekuensinya, ia akan mengumumkan secara terbuka kepada publik pemda yang lamban mengirim data penerima manfaat bantuan.

“Pemda yang cepat (kirim data) saya berikan apresiasi. Jujur sudah saya sampaikan kalau sampai dua minggu datanya tidak diberikan kepada kita, akan saya tinggalkan. Kabupaten/kota itu akan saya tinggalkan dan warganya tidak masuk sebagai penerima karena data tidak diberikan oleh bupati atau wali kotanya. Hal tersebut akan saya umumkan ke publik,” ucap Tito.

Terlepas dari itu, Tito mengapresiasi seluruh pemda yang telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memulihkan daerah terdampak bencana. Sebab, progres perbaikan daerah bencana memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Tito merinci saat ini dari 52 daerah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera, 27 di antaranya sudah kembali normal, 15 daerah mendekati normal, dan 10 daerah masih memerlukan atensi khusus.

Sebagai informasi, peresmian Huntara di Tapanuli Selatan turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Brigjen TNI Yudha Fitri, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Wakil Wali Kota Padang Sidempuan Harry Pahlevi Harahap, serta jajaran pejabat pemerintah dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Tapanuli Selatan