Ketua DPR Desak Pemerintah Atasi Krisis Air Bersih

Ketua DPR Desak Pemerintah Atasi Krisis Air Bersih Ilustrasi air bersih. (Foto: pgsp.big.go.id)

Jakarta, Pos Jateng - Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak pemerintah untuk bertindak cepat dan efisien dalam mengatasi krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah buntut kemarau panjang. Puan menekankan, ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat.

"Saya mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain," kata Puan dikutip dari Media Kemenkominfo infopublik.id, Rabu (13/9).

Puan menjelaskan, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat kekeringan karena kemarau panjang. Seperti tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto.

Menurut Puan, beberapa wilayah lain yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan yakni Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat.  Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan karena sejumlah wilayah di daerahnya mengalami kekeringan.

Puan menambahkan, banyak daerah di Jawa Tengah sudah masuk kategori awas atau merah bencana kekeringan. Ia pun menyoroti krisis air bersih di Kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan 8.002 jiwa di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Weru, Bulu dan Tawangsari terdampak.

“Krisis air bersih di Sukoharjo adalah cerminan dari masalah yang lebih besar di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara suplai air dan permintaan yang terus meningkat,” tegasnya.

Dirinya menduga musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumur-sumur cadangan air bersih warga mengalami krisis debit air. Saat ini warga terdampak kekeringan di Sukoharjo mengharapkan droping air bersih guna menunjang aktivitas sehari-hari.

Putri Presiden RI kelima ini juga meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kekeringan adalah bencana. Dengan sinergi yang baik dari semua elemen bangsa, diharapkan kesulitan warga bisa segera teratasi,” tandas Puan.