Gandeng banyak komponen, DPR: PPKM mikro akan efektif

Gandeng banyak komponen, DPR: PPKM mikro akan efektif Tenaga medis ber-APD lengkap saat simulasi penanganan pasien Covid-19. Foto Antara/Ari Bowo Sucipto

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro diyakini mengefektifkan upaya penanganan pandemi. Namun, mesti disertai kedisiplinan masyarakat dan kesadaran atas pentingnya kerja bersama.

PPKM mikro akan melibatkan unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, tokoh masyarakat, serta perangkat pemerintah sampai di tingkat RT/RW.

"Saya kira, pelibatan Babinsa-Bhabinkamtibmas (dari) TNI dan Polri akan sangat membantu. Ini sebagai stimulus, penggerak, dan penegakan disiplin,” kata Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, Kamis (4/2).

Menurutnya, sudah seharusnya semua unsur dilibatkan dalam mencegah penyebaran Covid-19 apalagi kasus positif sudah menembus lebih dari satu juta.

“Pelibatan warga masyarakat ini akan sangat efektif sehingga kesadaran itu tidak datang dari para petugas. Pelibatan masyarakat akan memunculkan kesadaran, bahwa penyelamatan perlindungan diri tanggung jawab bersama. Itu akan lebih mengena dan akan lebih berhasil,” tutur Rahmad.

Sukses atau gagalnya upaya menekan Covid-19, lanjutnya, bukan semata-mata karena kebijakan pemerintah. Namun, perlu diiringi kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan keluarganya masing-masing secara bergotong-royong.

"Kesadaran untuk saling menjaga, saya kira, itu potensi keyakinan untuk berhasil itu sangat tinggi dibandingkan datangnya hanya dari pusat atau dari aparatur yang diterjunkan. Pemerintah dan masyarakat itu harus sinergi. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian Covid," paparnya.

Di sisi lain, bagi Rahmad, kebijakan PPKM mikro tergolong bagus. Dalihnya, tidak menimbulkan dampak sosial yang besar seperti penerapan karantina wilayah (lockdown) secara luas.

“PPKM Mikro tidak terlalu memberatkan dari sisi ekonomi karena wilayah lain yang tidak terdampak tentu ekonominya masih bisa bergerak. Dari sisi ekonomi, tidak sampai mati total," sesumbarnya.

Kebijakan PPKM mikro pun dianggap bisa untuk menilai sejauh mana Babinsa menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Dia yakin, petugas di wilayah akan bekerja keras dan melibatkan tokok-tokoh masyarakat. 

“Karena ada tolok ukurnya. Kalau gagal, kan, akan menjadi pertaruhan. Saya kira, itu masuk akal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi,” tutup Rahmad.