SURAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bakal membangun desa inklusif di seluruh daerah. Program tersebut diawali dengan pendataan kaum difabel di 7.809 desa.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menargetkan pendataan rampung dalam tiga pekan. Jika itu terealisasi, bisa dijadikan basic untuk membuat kebijakan pemerintah, ujarnya, di Kota Surakarta.

Kebijakan tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pelaksanaannya, menurut dia, perlu pendampingan khusus kepada kepala desa. Seperti memberi indikator klasifikasi penyandang difabel.

Pendataan akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesukcapil) Jateng. Namun, diharapkan pula keterlibatan pihak terkait lain. Pendamping desa dan komunitas. Misalnya.

Pemprov Jateng bakal memasukkan anggaran pemenuhan layanan difabel pada 2020. Jika pendataan rampung dalam waktu dekat.