SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. Ini prestasi delapan tahun berturut-turut.

Kendati begitu, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, memberikan catatan terhadap LKPD Jateng 2018. Sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih bermasalah.

Belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum lengkap secara sistem. Aset peralihan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) Dinas Pendidikan belum dikelola tertib, ujarnya kala saat Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Senin (27/5).

Sementara, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menilai, capaian itu buah kerja sama aparatur sipil negara (ASN). Juga dukungan dewan. Namun, dia belum puas dengan raihan tersebut.

Kita harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Sebelum 60 hari, kita upayakan segera membuat rekomendasi pascaditerimanya LHP atas LKPD ini, ucapnya.