Tingkatkan Pelayanan Publik, Diskominfo Pemalang Gelar Bimtek untuk PPID

Tingkatkan Pelayanan Publik, Diskominfo Pemalang Gelar Bimtek untuk PPID Diskominfo Pemalang Gelar Bimtek dan Pelatihan Kompetensi SDM untuk PPID, Rabu-Kamis (20-21/4). (Foto: instagram.com/pemkabpemalang)

Kabupaten Pemalang, Pos Jateng – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) dan Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Rabu dan Kamis (20-21/4).

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemkab Pemalang itu digelar di Sasana Bhakti Praja Pemalang.

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Pemalang, Joko Ngatmo berharap, kegiatan itu dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan SDM di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pemalang. Ia menambahkan peningkatan kapabilitas penyediaan dan pelayanan informasi publik untuk masyarakat dapat mendorong pencapaian visi Kabupaten Pemalang.

"Semoga forum ini juga mampu memberikan pencerahan terhadap pentingnya peran PPID Utama dan Pembantu untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Yang pada akhirnya dapat mendorong pencapaian visi Kabupaten Pemalang yang AMAN (Adil, Makmur, Agamis, dan Ngangeni)," kata Joko, Rabu (20/4).

Joko juga mengingatkan tugas dan tanggung jawab PPID semakin berat seiring adanya dinamika dan tuntutan masyarakat. Setiap badan publik diwajibkan untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu merupakan upaya strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

"Karena semakin terbuka penyelenggaraan pemerintah untuk diawasi publik, maka penyelenggara pemerintah tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu akhirnya dapat memotivasi badan publik untuk bertanggung jawab pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal itu dapat mempercepat pemerintahan yang terbuka dan merupakan upaya strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)," imbuhnya.