Tiga Instansi Pemprov Ikut Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Tiga Instansi Pemprov Ikut Top 99 Inovasi Pelayanan Publik RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo di Kabupaten Banyumas, Jateng. (Foto: RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo)

SEMARANG - Sebanyak tiga instansi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengikuti Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Kegiatan digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (9/7).

Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Alam, dan Tata Ruang (Pusdataru), RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo, dan RSJD dr. Arif Zainudin, lantas memaparkan rencana inovasinya di depan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Senin (1/7). Agar mendapatkan masukan.

Direktur RSUD Margono Soekarjo, Haryadi Ibnu Junaedi, menyatakan, pihaknya memiliki aplikasi Tele Apik. Singkatan Teyeng Ndeleng Antrean Pendaftaran lan Poliklinik.

"Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Yang akan dan sedang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Di ruang pendaftaran maupun di poliklinik," ujarnya, beberapa saat lalu.

Dengan begitu, pasien dapat memperhitungkan estimasi waktu untuk mendapatkan pelayanan. Baik melalui ponsel berbasis Android maupun situs web. Perangkat lunak ini pengembangan dari sistem registrasi daring. Dimulai awal 2019.

RSUD Margono Soekarjo, menguti laman resmi Pemprov Jateng, melayani sekitar 900-1.000 pasien rawat jalan per hari. Di 19 klinik. Spesialis dan subspesialis.

Sementara, Direktur RSJD dr. Arif Zainudin, Agustini Chirstiawati, memaparkan, aplikasi Payjem Pas Ngamuk. Pelayanan Jemput Pasien Ngamuk. Penjemputan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) acap kali langgar prosedur. Dasar program dirancang.

"Penjemputan pasien sering membuat terluka. Bisa lebam. Bahkan, sampai patah tulang. Diikat dengan tali rafia," jelasnya.

Ganjar mengapresiasi pemaparan kedua instansi kesehatan tersebut. Dia berpandangan, kedua inovasi tersebut sebagai upaya memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat.

"Dengan mengikuti kompetisi ini, ukurannya jangan melihat saya dan Pak Sekda. Kami ini hanya pembuat kebijakan. Ukurannya, juga bukan mendapatkan juara atau sertifikat, tetapi kepuasan masyarakat," katanya.