Tepis Hoaks, Pemkab Klaten Pastikan Bansos di Gantiwarno Tak Dipotong
Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, M. Nasir. Foto: klatenkab.go.id
Klaten, Pos Jateng - Beredarnya informasi pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dialami salah satu keluarga di Kecamatan Gantiwarno, Klaten sempat meresahkan masyarakat. Pasalnya, berita yang beredar luas di media sosial tersebut tidak disertai bukti yang jelas.
Merespons hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Klaten, M. Nasir menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dana bansos. Ia mengatakan hanya terdapat masalah data ganda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pendistribusian bansos, namun masalah tersebut telah selesai.
“Telah terjadi data ganda KPM. Ada 27 warga yang menerima BST (Bantuan Sosial Tunai), tetapi karena BST hanya 4x padahal warga tersebut benar-benar warga miskin terdampak Covid-19, maka kemudian warga tersebut juga diusulkan dalam BLT (Bantuan angsung Tunai) Dana Desa tahap 5 yang sudah diterimakan pada bulan Juli 2021,” ujarnya, dilansir dari klatenkab.go.id, Senin (2/8).
Ia menjelaskan, bahwa tidak diperkenankan KPM menerima bantuan ganda. Penerima harus mengembaikan salah satu bantuannya sesuai ketentuan.
“Setelah mengambil dana BST dari Kantor POS sejumlah Rp600.000, maka KPM tersebut harus mengembalikan BLT DD sejumlah Rp 300.000, di sinilah muncul kesan pemotongan dana,” jelasnya.
Ia menjelaskan, dalam perkembanganya ketika warga tersebut mendapatkan BLT DD, ternyata kemudian nama yang bersangkutan muncul di data penerima BST tahap 5-6, sesuai ketentuan warga harus memilih.
“KPM tidak dperkenankan menerima bantuan ganda. Maka akhirnya warga tersebut memilih menerima BST dan mengembalikan BLT DD,” pungkasnya.
Ia juga menjelaskan dalam informasi terkait pemotongan bansos tersebut tidak disebutkan jelas penerima dan desa tempat pembagian bansos, serta tidak dijelaskan jenis bantuan yang diterima.
“Mengenai informasi di media tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Kondisi di wilayah yang disoal tersebut tidak terjadi permasalahan ataupun kegaduhan terkait penyaluran bantuan sosial, artinya tetap kondusif,” pungkasnya.