Pembangunan Jateng Mesti Libatkan Perempuan

Pembangunan Jateng Mesti Libatkan Perempuan Pj Sekda Jateng, Heru Setiadhie (kanan), bersalaman dengan peserta Kongres Perempuan usai menerima tujuh maklumat yang dihasilkan dalam kegiatan yang berlangsung di Kota Semarang, Jateng, Selasa (26/11). (Foto: Pemprov Jateng)

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) diminta membuka ruang bagi perempuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Demikian satu dari tujuh hasil Kongres Perempuan di Kota Semarang, Selasa (26/11).

Gayung bersambut. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jateng, Herru Setiadhie, berjanji, akan melaksanakannya. Dengan dalih berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya di daerah.

"Kalau betul-betul diimplementasikan, saya yakin, Kongres Perempuan akan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Khususnya Jawa Tengah," ucapnya sela penutupan acara, beberapa saat lalu.

Dirinya, mengutip web Pemprov Jateng, lantas meminta setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berperan sesuai kewenangannya masing-masing. Demi terealisasinya hasil kongres.

Isi maklumat lainnya, mendorong terciptanya relasi sosial yang aman, nyaman, dan tidak diskriminatif. Guna meningkatkan pemberdayaan perempuan. Lalu mendorong perempuan menempati posisi strategis di pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Berikutnya, mendorong terwujudnya kerja sama antara perempuan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, ormas, keagamaan, dan komunitas. Demi terwujudnya pemerintahan yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Selanjutnya, menguatkan kapasitas dan peran perempuan dalam membangun perdamaian, menghapus intoleransi, kekerasan, perdagangan perempuan, dan perkawinan anak. Lantaran menghambat pemberdayaan perempuan.

Kemudian, meminta pemerintah mengonsolidasikan dan menyinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan, dan keterampilan perempuan. Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan sejahtera.

Mendorong penghapusan norma sosial dan tradisi yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan tatanan sosial yang setara dan adil. Isi maklumat terakhir.