DPRD Pati harap seleksi PPPK dilaksanakan di Pati
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin. Foto istimewa
Penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terjadi tarik ulur. Hal itu menyusul lantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemkab Pati berbeda pendapat.
Pihak DPRD berharap, agar seleksi PPPK bisa dilaksanakan di Pati. Namun, dari Pemkab Pati meminta agar seleksi PPPK itu bisa dilaksanakan di Solo.
”Penerimaan PPPK sekarang mandiri dan anggarannya itu dari APBD. Jadi sudah seharusnya dilaksanakan di Pati, tidak di Solo,”ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin Senin (11/9).
Menurutnya, gaji dan tunjangan PPPK, akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pati, sehingga pelaksanaan seleksi PPPK itu yang menentukan tempat harusnya dari daerah.
“Tujuan kita membina masyarakat, jadi jangan mempersulit masyarakat untuk ikut seleksi di Solo, meskipun dari kabupaten lain seperti Rembang, Blora, ataupun Kudus, ada kesepakatan pelaksanannya di Solo. Kita jangan ikuti lah. Kita harus berpihak kepada masyarakat,” tuturnya.
Saat ini, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku, seleksi PPPK di Pati agar lebih transparan, sebab apabila dilaksanakan di Solo nanti akan seperti kasus pengisian perangkat desa yang lalu.
”Kita trauma, seperti pengisian Perangkat desa itu tidak dilaksanakan di Pati, jadi kalau bisa untuk seleksi PPPK ini dilaksanakan di Pati,”pintanya.
Saat ini, untuk Pembahasan APBD belum selesai, tetapi pihak ketiga sudah ditentukan dari UNS, dan tempat seleksi juga di Solo. Padahal seharusnya APBD ini di bahas dulu sampai selesai, baru ditentukan pelaksaan seleksi PPPK.
”Pembahasan APBD saja belum selesai, tetapi pihak ketiga sudah ditentukan. Ini kan aneh, harusnya penetapannya di Pati, dan pihak ketiga di tentukan dari Pati,” ucapnya.
Ali berharap seleksi PPPK ini nantinya bisa transparan, apabila itu rekanan dari UNS dan seleksi PPPK ditempatkan di Solo adalah perintah dari kementerian, itu tidak masalah. Tetapi seleksi PPPK sekarang mandiri, dan pemerintah daerah sendiri yang menetapkan.
”Untuk anggarannya kita tidak masalahkan, jika itu kurang akan kami tambah, tetapi kami harap untuk pelaksanaan seleksi PPPK ini harus di Pati, mau pakai CAT maupun LJK, mekanismenya kita serahkan ke mereka,” terangnya.