BTN Beri Alternatif Pengganti Kredit Pemilikan Rakyat
Rumah bersubsidi di Kabupaten Sukoharjo. BTN menyediakan produk KPR MBR untuk pengembang yang tidak memperoleh kuota KPR FLPP. ANTARA
SOLO-Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Surakarta, Deddy Armanto mengatakan BTN memberikan alternatif pengganti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah bersubsidi program pemerintah kepada para pengembang, salah satunya KPR masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kalau siap main di KPR subsidi ada batasan subsidi. Oleh karena itu, BTN ada alternatif pengganti yaitu KPR MBR, itu untuk khusus yang punya kredit konstruksi di BTN," ujarnya di Solo, Jumat (24/01).
Ia mengatakan untuk bunga KPR MBR ini sebesar 9 persen/tahun atau sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga KPR rumah bersubsidi dari pemerintah, yaitu 5,5 persen/tahun.
"Meski demikian, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, kami bekerja sama dengan pengembang. Dalam hal ini pengembang memberikan subsidi bunga sebesar 2 persen kepada konsumen," katanya.
Dengan demikian, kata Deddy, konsumen cukup dibebani dengan bunga angsuran sebesar 7 persen/tahun.
"Kalau dianggap memberatkan para pengembang saya rasa tidak karena subsidi dari pengembang ini kan membantu masyarakat dari sisi suku bunga. Kalau (pengembang) rugi sebetulnya tidak, cuma keuntungannya menjadi tidak sempurna," katanya.
Ia mengatakan jika dihitung, bunga kredit yang disubsidi oleh pengembang setiap tahunnya di kisaran Rp4,4 juta/tahun.
Selain itu, dikatakannya, bank tersebut juga menyediakan produk KPR Gaeess. Ia mengatakan segmentasi pasar dari produk ini yaitu generasi milenial yang belum memiliki rumah pribadi.
"Segmentasinya untuk masyarakat usia 21-40 tahun. Jadi tenornya bisa sampai 25 tahun. Produk ini bebas untuk umum," katanya.
Sementara itu, pihaknya berharap dua produk tersebut bisa sebagai alternatif dari KPR rumah bersubsidi program pemerintah seperti KPR FLPP yang pada tahun lalu penyalurannya sempat terhenti akibat habisnya kuota.
"Bahkan perkiraan kami kuota sekarang kemungkinan akan habis di bulan Maret mengingat banyak stok (lahan) di tahun 2019 yang belum akad. Itu yang kami sampaikan ke para pengembang," katanya. (Ant)