Banyak Manfaat, Boyolali Dukung Kebijakan Satu Peta

Boyolali - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), mendukung kebijakan satu peta (one map policy). Alasannya, bisa mengantisipasi terjadinya sengketa lahan.

"Kami berharap, progra​​m penyusunan peta yang mudah diperbarui dan dijalankan itu, dapat terwujud di seluruh desa di Boyolali mulai September 2019," ujar Bupati Boyolali, Seno Samodro, di Pendopo Gede Boyolali, Rabu (10/10).

Dia juga menginginkan tiap desa mengalokasikan anggaran untuk pembuatan peta tersebut, mengingat patok bidang tanah menggunakan koordinat. Sehingga, setiap ujung batasnya jelas.

"Jika patok bidang tanah hilang, akan mudah dicari mengingat data sudah terkomputerisasi. Data akan diketahui besaran dan luasnya, karena patok dengan koordinat akan pas," terangnya.

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Tematik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, Mansur Fahmi, menambahkan, peta itu pun memiliki manfaat lain. Misal, mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), memetakan tanah kas desa, serta menjadi sarana mewujudkan kebijakan satu peta.

Status tanah juga bisa diketahui, apakah sudah bersertifikat atau sebaliknya. Selanjutnya, menjadi media perencananan dan evaluasi pembangunan di desa/kelurahan setempat. Pemetaan partisipatif merupakan solusi permasalahan pertanahan di desa.

"Pemetaan partisipatif atau istilahnya gotong royong, membuat peta akan melibatkan warga masyarakat dan perangkat desa. Peta itu, akan memiliki banyak informasi yang banyak di dalamnya," tutup Fahmi. (Ant)