Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengusulkan, agar layanan konseling disediakan lebih dekat di institusi pendidikan, baik itu sekolah maupun pesantren. Ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perundungan.
Pemprov Jawa Tengah (Jateng) terus berupaya untuk menciptakan suasana pesantren yang aman dan nyaman bagi anak-anak, dengan mengajak santri untuk ambil bagian dalam melawan ancaman kekerasan dan perundungan.
Pemerintah Jawa Tengah bersama pengacara Muslim NU menyiapkan 90 paralegal untuk dampingi perempuan, anak, difabel, dan kelompok rentan di daerah. Program berbasis distrik ini bertujuan memudahkan pendampingan hukum hingga wilayah terpencil.
Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin, mengajak cegah perundungan di pesantren melalui pendidikan, pelaporan empatik, dan kerja sama dengan lembaga hukum. Data JPPI menunjukkan, kasus kekerasan di lembaga pendidikan naik dua kali lipat pada 2024.
Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya mengatakan tim ini bertugas memantau kegiatan siswa terutama saat jam kepulangan.
Nomor layanan kekerasan atau konsultasi kekerasan yakni 085799664444. Sementara, layanan konsultasi keluarga yaitu 0857999972111.
Buku saku tersebut dibagikan kepada tiga rumah ibadah ramah anak yaitu Klenteng Poncowinatan, Gereja Hagios, dan Masjid Baitul Imam.
DissosP3APPKB Klaten meluncurkan layanan perlindungan korban kekerasan bernama ‘Angkat Bicara Untuk Kesehatan Jiwa’ atau ‘Katca Ketawa.
Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang mengintensifkan sosialisasi pencegahan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
Pemkab Pemalang mencatat angka kekerasan anak dan perempuan pada 2022 menurun kurang lebih 60 persen dibandingkan pada 2021.
Lihat lagi