Keselarasan antara pendapatan dan belanja menjadi kunci agar perekonomian daerah tetap bergerak dan tidak membebani masyarakat.
Keselarasan antara pendapatan dan belanja menjadi kunci agar perekonomian daerah tetap bergerak dan tidak membebani masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri lebih dari seribu Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia ini memberi pencerahan bagi Pemda untuk menyusun anggaran 2026 yang efisien.
Tito menyiapkan mekanisme reward dan sanksi untuk mendorong Pemda lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik.
Perbedaan data jangan diartikan perbedaan arah, karena tujuannya tetap sama: memastikan uang daerah bekerja untuk rakyat.
Hingga akhir September 2025, total belanja gabungan provinsi, kabupaten, dan kota baru mencapai Rp770,13 triliun atau 56,07 persen.
Salah satu daerah yang mulai menjawab tantangan efisiensi fiskal adalah Pemerintah Provinsi Jakarta.
Sampai dengan 30 Juni 2025, total pendapatan APBD Jawa Tengah telah mencapai Rp11,213 triliun, yang setara dengan 46,04% dari target tahunan yang ditetapkan. Pendapatan ini akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun.
Henggar Budi Anggoro mengatakan, sesuai keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/121 2023, terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
Terungkap bahwa pendapatan daerah Kabupaten Pati dalam APBD Perubahan 2023 sebesar Rp2,69 triliun.
Pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2.468.833.800.000.