Mudahkan Pelayanan Publik, Pemerintah Imbau Penamaan Anak Minimal Dua Kata

Nasional, Pos Jateng – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengimbau warga untuk mencatatkan nama minimal dua kata dan maksimal 60 huruf demi memudahkan pelayanan publik. Imbauan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Zudan menambahkan, selain memiliki fungsi dalam pelayanan publik, aturan tersebut juga memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

"Sehingga memberikan manfaat untuk pedoman pencatatan nama, penulisan nama pada dokumen kependudukan, dan meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan," sebut Zudan seperti dikutip dari kemendagri.go.id, Senin (23/5/).

Dirinya juga meminta agar pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai dengan prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 karakter termasuk spasi dan nama paling sedikit dua kata," jelasnya lebih jauh.

Lebih jauh lagi, pihaknya menekankan bahwa aturan ini bersifat imbauan. Artinya, warga diizinkan mencatatkan nama mereka hanya dengan satu kata di dalam dokumen kependudukan jika bersikeras.

"Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata. Namun jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh," tukasnya.