DPR Desak Kementerian Kelautan Tak Potong Bantuan Konkret Bagi Nelayan

DPR Desak Kementerian Kelautan Tak Potong Bantuan Konkret Bagi Nelayan Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema. Dokumentasi: dpr.go.id

Jakarta, Pos Jateng - Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema mengkritisi keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memotong alokasi bantuan aspirasi budi daya ikan air tawar sistem bioflok 2021. Menurutnya, bantuan konkret kepada rakyat pembudidaya ikan dan nelayan justru sangat dibutuhkan di tengah pandemi.

“Mengapa (bantuan) harus dipotong? Bantuan bioflok adalah bantuan langsung bagi rakyat pembudidaya ikan tawar, selain tepat sasaran juga lebih pasti dalam penyerapan anggaran, juga memberi manfaat langsung bagi rakyat,” katanya, dilansir dari dpr.go.id pada Rabu (21/7).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai keputusan memotong alokasi bantuan bioflok dari 220 paket menjadi 110 paket secara jelas menunjukkan bahwa KKP tidak berpihak kepada rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah memutuskan bahwa realokasi anggaran dan refocusing kegiatan hanya menyasar pada perjalanan dinas, biaya rapat dan konsumsi, biaya operasioanal kantor dan rehabilitasi, biaya honor, dan lain-lain, bukan pemotongan anggaran untuk rakyat.

“Saya mendesak KKP menyisir ulang kebijakan realokasi anggaran kegiatan agar tetap bisa memprioritaskan bantuan bagi rakyat. Karena ketika saya turun menjumpai masyarakat, mereka sangat merasakan manfaat dan mengharapkan bantuan budi daya ikan ini,” tegasnya.

Ia berharap realokasi anggaran dan refocusing kegiatan bertujuan membantu rakyat secara tepat, cepat, dan langsung di tengah pandemi. Hal tersebut membuat bantuan bioflok memberikan keuntungan ekonomis kepada kelompok pembudidaya penerima bantuan, dan konsumsi sehat masyarakat  meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi.

“Jangan sampai dengan alasan realokasi dan refocusing, KKP memotong program konkrit buat rakyat, para pembudidaya atau nelayan kecil, dan tetap melanjutkan program-program skala besar yang tidak langsung manfaatnya dirasakan rakyat,” pungkasnya.