Ratusan Warga DIY Memilih Golput

Ratusan Warga DIY Memilih Golput Sejumlah aktivis di Jakarta, Rabu (23/1), menyuarakan, golput sebagai ekspresi politik dan taktergolong pidana pemilu (Foto: Antara/Maria Rosari)

Bantul - Warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Yogyakarta menyatakan, golongan putih (golput) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Keputusan merujuk rekam jejak seluruh kontestan.

"Golput juga bagian dari pendidikan politik. Kita menyerukan ke seluruh masyarakat, untuk kembali serius membangun politik alternatif untuk Indonesia yang lebih baik," ujar Koordinator KPR Yogyakarta, Feri Taufik, di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Jumat (5/4).

Dicontohkannya dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, rezim petahana cuma melahirkan pertentangan yang merugikan masyarakat. "Konflik agraria di beberapa titik, PHK buruh besar-besaran hingga 150 ribu buruh, dan konflik lainnya," ucap dia.

Rekam jejak penantang petahana, menjadi alasan tak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Dia aktor yang terlibat Orde Baru. Kita enggak mau melihat masa kelam Orde Baru pada masa kini," tegasnya.

KPR Yogyakarta, terang Feri, terdiri dari beberapa organisasi masyarakat (ormas). Jumlah anggotanya menembus 200 orang.

Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Wasista Aji, menambahkan, pihaknya juga bersikap serupa. Pemerintahan Jokowi melebarkan gap ekonomi. "Terus berlanjut mulai Pemilu tahun '90-an sampai Pemilu tahun 2014 kemarin," tambahnya.

Sementara, Direktur PBHI, Imam Joko Nugroho, menegaskan, golput merupakan hak seluruh insan. Pihaknya siap membantu publik yang dikriminalisasi karena bersikap demikian.