WALHI Sebut Ritual Kendi Nusantara Simbolisasi Negara Rampas Tanah Rakyat

WALHI Sebut Ritual Kendi Nusantara Simbolisasi Negara Rampas Tanah Rakyat Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat daerah saat ritual Kendi Nusantara. Foto: twitter @setkabgoid

Nasional, Pos Jateng - Juru Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALH), Uli Arta Siagian menyatakan prosesi Kendi Nusantara merupakan simbolisasi perampasan tanah dan air masyarakat oleh negara.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengundang seluruh Gubernur di Indonesia dalam prosesi Kendi Nusantara dengan membawa air dan tanah dari wilayahnya untuk disatukan di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Simbolisasi masing-masing kepala daerah atau gubernur gitu membawa tanah dan air dari wilayah masing-masing itu adalah simbolisasi sebenarnya perampasan tanah dan air yang dilakukan juga oleh pengurus negara di masing-masing provinsi gitu, yang mereka satukan di bejana yang namanya bejana Nusantara itu," ujar Uli dalam keterangannya saat konferensi pers, Selasa (15/3).

Uli mengatakan simbolisasi tersebut sebenarnya wujud praktik perampasan tanah dan air warga di masing-masing provinsi tersebut.

"Mereka bawa itu (tanah dan air dari provinsi masing-masing), mereka satukan itu di titik nol dan dimasukkan ke dalam bejana Nusantara. Jadi itu adalah simbolisasi perampasan tanah dan air," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Santoso, menjelaskan filosofi tanah dan air yang dibawa para gubernur dari seluruh Indonesia saat prosesi Kendi Nusantara.

"Kenapa tanah dan air? Tentunya kita adalah negara nusantara yang dari ujung Aceh sampai Papua dan kearifan lokal berbeda-beda, dituangkan dalam simbolis tanah dan air, dijadikan satu menjadi kalimat tanah air," kata Heru, Minggu (13/3).

Sebagai informasi, pada prosesi Kendi Nusantara yang digelar pada Senin (14/3), Jokowi menerima tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia, kemudian menyatukannya dalam wadah besar.

Prosesi penyatuan dibuka oleh Gubernur DKI, Jakarta Anies Baswedan dan ditutup dengan penyerahan tanah dan air oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.