Seluruh Ponpes NU diklaim patuhi larangan mudik
Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Kabupaten Pati, Jateng. Dokumentasi PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengklaim, seluruh pondok pesantren (ponpes) nahdliyin mematuhi keputusan pemerintah untuk tidak mudik, yang berlaku pada 6-17 Mei 2021.
Ketua PBNU, Marsudi Suhud, menyatakan, ponpes NU berperan vital dalam mengurangi penularan Covid-19. Hingga kini, PBNU memiliki 28.000 pesantren dengan 6 juta santri se-Indonesia.
"Kami mempunyai 3.000 Gugus Tugas Covid-19. Sesungguhnya kalau di setiap kabupaten, kami mempunyai komunikasi antarpondok pesantren yang satu sama lain, khususnya di bawah NU ini. Maka ketika sekarang tidak boleh diperbolehkan mudik, ya, sudah tidak mudik," ucapnya saat dihubungi pada Rabu (5/5).
"Kami mengapresiasi pesantren yang melaksanakkan protap dan melaksanakkan aturan pemerintah. Betapa pun berat, ya, tetap mereka jalankan," imbuhnya.
Marsudi sesumbar, ketaatan pesantren PBNU terhadap protokol kesehatan (prokes) tecermin dari para santri bebas dari Covid-19. Menurutnya, ini karena belajar dari pengalaman terpaparnya 539 santri Ponpes Darussalam, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), pada September 2020.
"Sesungguhnya yang di pondok rata-rata aman. Anak ini anak aman. Kalau cek kesehatan, dia (santri) tidak fit langsung isolasi. Kalau reaktif saja, belum positif, itu langsung diisolasi," sambungnya.
Menurutnya, perbedaan sikap elite soal boleh tidaknya santri mudik membuat kebingungan. Meski demikian, PBNU memastikan ponpes di bawah naungannya mematuhi keputusan pemerintah pusat.
Santri-santri yang sudah terlanjur pulang, lanjut dia, terjadi jauh-jauh hari sebelum larangan mudik berlaku. "Itu biasanya rombongan, tidak pakai bus umum."