Dorong Perputaran Ekonomi Wilayah Terdampak, Satgas PRR Gelontorkan Bantuan Rp136,9 Miliar

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyalurkan bantuan gelombang kedua senilai Rp136.902.100.000 kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah pascabencana.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolik oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3/2026).

Bantuan tahap kedua ini menjangkau 39.246 jiwa atau 10.490 kepala keluarga yang tersebar di sejumlah daerah terdampak bencana di tiga provinsi. Bantuan terdiri dari jaminan hidup sebesar Rp52.982.100.000, bantuan isian hunian Rp31.470.000.000, serta bantuan stimulan ekonomi Rp52.450.000.000 yang seluruhnya disalurkan langsung kepada masyarakat melalui PT Pos Indonesia.

Tito mengatakan bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar para penyintas bencana, tetapi juga untuk memulihkan daya beli masyarakat yang sempat melemah akibat bencana.

“Bantuan ini akan sangat meringankan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki uang untuk belanja, maka akan muncul permintaan. Kalau ada permintaan maka perdagangan bergerak, pasar hidup, dan ekonomi daerah bisa kembali bergerak,” ujar Tito.

Menurut Tito, penyaluran bantuan sosial tersebut juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk menstimulasi aktivitas ekonomi di wilayah terdampak bencana yang sebelumnya mengalami tekanan. Data Satgas PRR menunjukkan sejumlah daerah terdampak bencana mengalami perlambatan ekonomi, bahkan di beberapa wilayah pertumbuhan ekonomi tercatat minus. Tito mencontohkan di Provinsi Aceh pertumbuhan ekonomi sempat berada pada angka minus 1,81 persen, sementara di sejumlah kabupaten terdampak penurunan ekonomi terjadi lebih dalam akibat terganggunya aktivitas produksi, perdagangan, serta distribusi barang setelah bencana.

“Kita melihat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah terdampak mengalami penurunan. Karena itu kita dorong daya beli masyarakat melalui bantuan ini agar ekonomi daerah kembali bergerak,” kata Tito.

Tito menegaskan bantuan tersebut diberikan langsung kepada masyarakat agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh penerima.

“Uangnya tidak diserahkan ke pemerintah daerah, tetapi langsung kepada masyarakat melalui PT Pos. Dengan cara ini masyarakat bisa segera memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau jaminan hidup, tetapi juga mencakup bantuan perabotan rumah tangga serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi masyarakat yang mata pencahariannya terdampak bencana. Menurut Tito, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan yang tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan sumber penghasilan.

“Banyak rumah yang terendam lumpur sehingga perabotannya tidak bisa dipakai lagi. Warung, sawah, dan usaha masyarakat juga terdampak. Karena itu bantuan ekonomi juga diberikan agar masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitasnya,” katanya.

Selain penyaluran bantuan sosial, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat bencana. Satgas PRR menargetkan seluruh penyintas yang masih berada di tenda pengungsian dapat segera berpindah ke hunian sementara sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Kita berharap sebelum Lebaran masyarakat sudah tidak lagi tinggal di tenda, tetapi sudah berada di hunian sementara atau tempat tinggal yang lebih layak,” ujar Tito.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA.