DPR sebut strategi pemerintah turunkan kasus Covid-19

Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen, menilai, kebijakan pemerintah berdampak terhadap penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Alasannya, selalu mengevaluasi program sekaligus memastikan tereksekusi dengan baik.

Dicontohkannya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dengan pendekatan sosial. "Artinya, ada kebijakan dari pemerintah, ada juga pemanfaatan atau memaksimalkan inovasi dari warga," ucapnya, Kamis (11/3).

Gus Nabil, sapannya, melanjutkan, pemerintah menggandeng ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, pesantren, serta ormas yang memiliki komitmen keindonesiaan dalam konteks pendekatan sosial. Langkah seruap dilakukan dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19.

"Jelas sekali PPKM berpengaruh pada penurunan Covid-19, tapi jangan lupa juga ada faktor-faktor lain, misal semakin banyaknya warga yang sadar kesehatan, pakai masker, menaati protokol kesehatan, dan hal-hal lain," tuturnya.

Karenanya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta semua pihak terus bekerja sama dan saling menguatkan. "Semua itu akan jadi kunci untuk penanganan pandemi."

"Jika semua pihak sadar tantangan pandemi dan satu pemahaman dalam penanganan, maka masalah pandemi bisa segera diatasi," imbuh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa NU tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga menstimulasi ekonomi dengan beberapa kebijakan dengan harapan roda perekonomian kembali bergeliat. Melalui program padat karya, misalnya.

Selain itu, lanjutnya, dukungan untuk menggerakan UMKM dan pengusaha kecil-menengah. Memberikan kemudahan izin, pelatihan, dan bantuan modal, contohnya.

"Prosesnya bertahap, tapi yang ingin dituju adalah kemandirian warga, ekonomi pulih, kerja kreatif, dan produktif kembali bangkit," jelasnya.

Di sisi lain, Nabil optimistis vaksinasi Covid-19 bisa dipercepat. Namun, dirinya meminta manajemen data sekaligus infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) diperkuat. "Kita harus optimistis bisa melampaui pandemi," pungkasnya.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sebelumnya mengatakan, kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Barat mengalami penurunan dalam empat pekan berturut-turut. Pun demikian dengan tren di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sebaliknya, tiga provinsi yang tak menjalankan kebijakan PPKM dan PPKM mikro mengalami peningkatan kasus aktif Covid-19. "Ini menunjukkan intervensi kebijakan yang diterapkan memberikan dampak yang cukup baik terhadap perkembangan kasus aktif," paparnya.