Ditolak Negara Lain, Pemerintah Diminta Jujur Evaluasi Efikasi Sinovac
Ilustrasi vaksin. Foto: Pixabay.com
Jakarta, Pos Jateng - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah mengevaluasi efikasi vaksin Sinovac dalam program vaksinasi Covid-19. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menegaskan, jika terbukti tidak efektif lebih baik ganti dengan merek lain.
Ia mengungkapkan, pemerintah Cina sebagai produsen Sinovac memborong vaksin Pfizer buatan Amerika untuk keperluan vaksinasi rakyatnya. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Tiongkok sendiri meragukan kemampuan vaksin Sinovac yang diproduksinya sendiri.
"Pemerintah harus jujur melakukan evaluasi ini. Semua harus diungkap apa adanya. Jangan sampai uang yang ratusan triliun untuk vaksinasi tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan Covid-19," kata Mulyanto, dilansir dari Alinea.id pada Jumat (23/7).
Selain itu, beberapa negara yang semula menggunakan Sinovac juga menyatakan beralih ke merek lain. Setidaknya, ia mencatat Malaysia dan Thailand akan menghentikan penggunaan Sinovac bila persediaan habis. Selanjutnya, akan menggunakan vaksin merek lain untuk kelanjutan program vaksinasi di negara mereka.
"Kita harus evaluasi vaksin Sinovac ini secara serius, karena faktanya efikasi vaksin ini menurut WHO hanya 51% dan hasil Uji BPOM hanya 65%. Kan, masih ada jenis vaksin yang lebih tinggi efektivitasnya," tegasnya
Dirinya juga mendorong pemerintah mempercepat produksi vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan oleh LBM Eijkman. Ia mengatakan, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana yang cukup untuk percepatan riset dan produksi vaksin dalam negeri ini.
"Negara jangan kalah dengan kepentingan mafia impor vaksin. Negara harus berani bersikap dalam kondisi krisis ini. Yang kita pertaruhkan bukan semata soal anggaran yang besar tapi nasib rakyat Indonesia," pungkasnya.
Sebagai informasi, beberapa negara telah menyatakan menolak Sinovac sebagai vaksin karena skeptis akan kemampuannya. Seperti halnya Negara terdekat dengan Indonesia, yakni Singapura, otoritas kesehatan di sana tidak mengakui vaksin Sinovac dalam program vaksinasi nasional. Kementerian Kesehatan Singapura menyatakan bahwa dengan keputusan ini, setiap warga yang telah mendapat suntikan vaksin Sinovac tak dianggap dalam data jumlah vaksinasi nasional.