Colong start mudik, pertahanan kesehatan terancam

Colong start mudik, pertahanan kesehatan terancam Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Foto Antara/Reno Esnir

Masyarakat berpotensi mudik lebih cepat untuk menghindari larangan pada 6-17 April 2021. Tindakan colong start ini tersebut akan mengancam pertahanan kesehatan.  

Karenanya, Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, meminta pemerintah mewaspadai pemudik colong start. Alasannya, kasus positif Covid-19 naik signifikan pascalibur panjang sebagaimana pengalaman sebelumnya.

"Harus diwaspadai potensi mudik di luar ketentuan resmi karena akan mengancam pertahanan kesehatan kita. Kasus di India harus menjadi cermin kita bersama," katanya, Senin (19/4).

Kasus positif Covid-19 anyar di India meledak hingga 100.000 per hari. Diduga imbas euforia masyarakat setelah pemerintah berhasil memberikan vaksin kepada masyarakat dalam jumlah cukup besar. 

Bagi Rahmad, perlu langkah dan antisipasi nyata pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk menghindari peningkatan kasus Covid-19 seperti di India. Salah satu caranya, mematuhi larangan mudik.

Dirinya mengingatkan, pandemi setiap saat bisa meledak jika masyarakat lengah dan abai terhadap ketentuan pemerintah. "Bila nekat mudik, perlu langkah tegas dari aparat desa dan petugas keamanan untuk melarang masuk wilayah tujuan."

"Bila nekat, ya, diminta pulang lagi," imbuh dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengimbau masyarakat terus menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan (prokes) sesuai anjuran pemerintah dan WHO. 

"Kita harus berkaca pada negara lain, di mana banyak sekali orang yang terpapar Covid-19 yang justru tidak selamat. Di India, masyarakatnya sangat kesulitan karena tingkat penyebaran virus mencapai 100.000 per hari," jelasnya.

Dirinya pun berharap kondisi di India tidak terjadi di Indonesia. "Satu-satunya cara untuk mengantisipasi adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan."

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu mengimbau masyarakat untuk tidak mudik lantaran penyebaran Covid-19 bergantung pada tingkat mobilitas.

"Masyarakat tetap di tempat tinggal masing-masing, tidak ada kontak antara satu orang dengan orang tertentu kepada orang lain di daerah lain," ujarnya.

Untuk mengantisipasi masyarakat mudik, Saleh juga mendorong pemerintah konsisten menyekat perbatasan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun sepakat dengan kebijakan isolasi mandiri bagi pemudik ketika tiba di daerah tujuan. 

"Tidak mudik dulu untuk mengendalikan Covid-19. Itu yang harus dipahami masyarakat kita. Memang tidak mudah, tapi saya kira kalau dikerjakan masih ada harapan," tandasnya.