Cabut izin industri miras, bukti Jokowi respons kritik

Cabut izin industri miras, bukti Jokowi respons kritik Presiden Joko Widodo. Dokumentasi Setpres

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, menilai, dihapusnya ketentuan investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) responsif terhadap kritik.

"Memang saya, kira (pencabutan Perpres 10/2021) adalah bukti bahwa Pak Jokowi figur yang demokratis karena perpres itu walaupun baru satu hari sudah dicabut setelah mendengarkan aspirasi kritik dari masyarakat," ujarnya, Selasa (2/3).

Secara khusus, sambung Qodari, Jokowi sangat memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dari organisasi dan tokoh-tokoh Islam. "Artinya, tudingan bahwa Pak Jokowi ini anti-Islam itu tidak benar."

Menurutnya, Perpres 10/2021 bukan regulasi pertama yang dicabut usai menerima masukan. Sebelumnya, Jokowi membatalkan perpres soal daftar negatif investasi (DNI) soal UKM pada 2018 setelah dikritik Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengapresiasi keputusan penghapusan investasi miras dari Perpres 10/2021. "Saya benar-benar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Jokowi," ucapnya, terpisah.

"Ini, bagi saya, menjadi salah satu bukti bahwa beliau memang serius dan bersungguh-sungguh dengan pernyataannya belum lama berselang, di mana beliau mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah dan beliau katanya siap untuk menerimanya dan hari ini, hal itu tampak oleh kita secara bersama-sama telah beliau buktikan," imbuhnya.

Anwar berpendapat, keputusan Jokowi tersebut menggembirakan dan patut dipuji. Kilahnya, mencerminkan sikap arif dan bijaksana.

"Pemerintah yang selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya serta tidak mau mendengar suara rakyat, hari ini telah beliau bantah dan terbantah," paparnya.

Dia mengaku, menilai Jokowi sebagai seorang politikus. Pendapat tersebut pun luntur seiring dengan dibatalkannya izin investasi miras.

"Adanya peristiwa hari ini yang saya anggap sebagai sebuah peristiwa bersejarah dalam dunia perpolitikan dan dalam kehidupan kebangsaan di tanah air. Beliau tampak oleh saya dengan peristiwa ini sudah lebih menonjol sikap kenegarawanannya," tuturnya.

Meski demikian, sikap Jokowi tersebut diharapkan tidak berhenti dalam polemik industri miras. "Karena dengan cara-cara dan sikap kepemimpinan yang seperti inilah persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa akan bisa kita rajut," tandas Anwar.