Atasi Kelangkaan Pupuk, Pemerintah Didorong Bentuk Satgas Pengawas

BLORA-Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di setiap daerah agar distribusinya benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran serta tidak ada kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

"Dengan adanya satgas pengawas pupuk bersubsidi, setidaknya alur pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor hingga kios pupuk lengkap (KPL) sebagai pengecer terpantau," ujarnya di sela-sela menggelar reses di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (30/12).

Marwan menilai, kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sudah lama terjadi dan belum juga terpecahkan.

Selama ini, lanjut marwan, ketika terjadi kelangkaan pupuk, maka petani yang sangat membutuhkan pupuk untuk pemupukan tanaman padinya tentu akan mencari pupuk dengan harga tinggi sekalipun demi menyelamatkan tanamannya.

Untuk itu, Marwan mengaku optimistis ketika semua daerah dibentuk satgas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, maka tidak ada lagi istilah pupuk langka.

Kalaupun terjadi kelangkaan, sambung Marwan, maka bisa langsung dideteksi dan ditemukan pangkal permasalahannya.

Marwan juga mengungkapkan, bahwa upaya pemerintah mencoba menerapkan kartu tani sebagai salah satu kartu identitas untuk pembelian pupuk bersubsidi dengan tujuan agar tak sembarang orang dapat membeli pupuk bersubsidi, belum berjalan maksimal.

Menurut dia hal tersebut dikarenakan belum semua petani menerapkan hal tersebut, sehingga masih ada petani yang membelinya tanpa harus menunjukkan kartu tani.

"Jika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, maka pemantauannya masih sulit karena ada petani yang menggunakan kartu tani dan ada pula yang belum menggunakan," ujarnya.

Karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut Marwan Jafar yang merupakan politisi dari PKB mencoba mengusulkan dibentuknya satgas pengawasan pendistribusian pupuk dengan harapan distribusinya tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima.  (Ant)